Besaran UKT Bagi Jalur Mandiri Perlu Diketahui Pendaftar

Informasi mengenai besaran UKT ( uang kuliah tunggal ) sangat dibutuhkan para pendaftar seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) jalur mandiri.

Ya, jalur ujian mandiri menjadi alternatif terakhir bagi yang gagal lolos SBMPTN 2019 (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2019).

Diketahui, dari 714.652 pendaftar SBMPTN 2019, hanya 23,61 persen yang lolos. Praktis, ada sekitar 545.910 peserta yang gagal.

”Kondisi jalur ujian mandiri menjadi ajang komersial harus semaksimal mungkin diantisipasi,” tegas Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.

Nasir tidak menampik adanya isu praktik komersial muncul dari kampus-kampus yang menggelar jalur ujian mandiri. Calon mahasiswa lolos dengan syarat membayar biaya uang kuliah tunggal lebih. Cara tersebut tentu dianggap sebagai ajang kampus negeri mencari uang.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, lanjut Nasir, akan melakukan evaluasi dari program studi (prodi) yang kerap menjadi incaran tertinggi calon mahasiswa. Juga, akan menyasar prodi yang dibutuhkan untuk dunia kerja (vokasi).

Jurusan lama seperti kedokteran, ilmu kemasyarakatan, ilmu komunikasi, dan teknik diprediksi masih tinggi peminat. Peluang masuk bisa lebih besar jika peserta memilih jurusan yang baru dibuka. Nasir menyebut saat ini ada 147 program studi S-1 baru.
”Silakan masing-masing PTN mulai membuka jalur mandiri. Tapi saya ingatkan, jangan sampai jalur mandiri ini dijadikan ajang komersialisasi,” kata Nasir kembali menegaskan.

Dalam waktu dekat, lanjut dia, beberapa PTN membuka seleksi mandiri. Contohnya, Universitas Indonesia (UI) akan menggelar SIMAK UI pada 10 Juni hingga 10 Juli 2019. Demikian juga beberapa PTN lain.

”Di ITB yang menerima 4.200 mahasiswa baru, 20 persennya diambil dari jalur mandiri,” ujar mantan Rektor Universitas Diponegoro itu.

Rektor Institut Teknologi Bandung Kadarsah Suryadi membenarkan kampus yang dipimpinnya membuka jalur ujian mandiri. Kampusnya berprinsip bahwa jalur mandiri bukan untuk menggalang dana. Melainkan untuk tetap memberi kesempatan bagi siswa yang masih bertekad kuliah dan kurang mampu secara ekonomi.

Sebab, kasus yang dihadapi setiap anak berbeda. Tidak melulu gagal pada SNMPTN maupun SBMPTN. Ada yang sudah diterima SBM PTN tapi ngakunya salah jurusan. Asal memilih prodi yang penting diterima negeri pada jalur sebelumnya.
Selain itu, Kadarsah juga masih membuka peluang beasiswa bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi melalui jalur mandiri. Memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan slip gaji orangtua sebagai persyaratannya.

”Nantinya, tim kami akan mengecek untuk verifikasi data tersebut. Kami sediakan biaya Rp 0 dan hanya membayar 20 persen UKT (uang kuliah tunggal). Untuk yang mampu, kami mempersilahkan bayar semampunya," terangnya kepada Jawa Pos. Sehingga walaupun lewat jalur UM tidak ada kesan komersialisasi.

Meski begitu, ITB tetap mengutamakan kualitas calon mahasiswanya. Memenuhi syarat akademik dengan lulus tes dan menyantumkan nilai UTBK, serta harus memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kecematan siswa tinggal.
”Semuanya tetap kami akan melakukan penyaringan di tahap ujian mandiri ini. Sebab, tantangan kami kedepan adalah bagaimana menyeimbangkan hasil para lulusan bukan hanya profesional ditingkatkan, melainkan meningkatkan lulusan yang siap jadi peneliti dan entrepreneur,” jelas Kadarsah.

Di Surabaya, tidak hanya jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBM PTN), peminat masyarakat masuk PTN jalur mandiri terus meningkat. Biaya yang dikeluarkan pun jauh lebih mahal. Sebab, mereka tidak hanya membayar uang kuliah tunggal (UKT) per semester, tetapi juga membayar sumbangan pengembangan institusi (SPI).

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Mochamad Ashari mengatakan, Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) telah mematok kuota jalur mandiri di masing-masing PTN maksimum 30 persen dari total mahasiswa baru (maba).

Sementara, kuota 70 persen dialokasikan untuk jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM PTN) dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBM PTN). “Kami perlu ada subsidi silang untuk mahasiswa yang ekonominya kurang. Dan itu diambil dari jalur mandiri,” katanya
Menurut Ashari, ITS sendiri memiliki kuota bidikmisi 850 orang. Kuota tersebut sesuai dengan peraturan dari Kemenristekdikti. Yakni, 20 persen dari total kuota mahasiswa baru. Itu diberikan pada jalur SNMPTN dan SBMPTN. Itu pun belum tentu kuotanya terpenuhi. “Perguruan tinggi butuh penyeimbang subsidi silang lewat jalur mandiri. Mereka yang punya kemampuan ekonomi lebih. Karena jalur mandiri tidak ada bidikmisi,” ujarnya.

Ashari menuturkan, besaran biaya UKT jalur mandiri ITS masih terbilang murah. Yakni, Rp 7,5 juta per semester untuk seluruh program studi (prodi). Besaran UKT tersebut sama dengan jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (PTN) dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBM PTN).

“ITS masih menggunakan skema lama. Sejak 2012, UKT per semester di seluruh prodi tidak berubah,” katanya.

Bedanya, pada jalur mandiri, camaba harus membayar SPI. Besaran SPI di ITS sendiri setiap prodi berbeda-beda. Yakni, minimal Rp 20 juta hingga minimal Rp 75 juta. Meski begitu, semakin besar biaya SPI yang dibayar tetap tidak menjamin calon peserta tersebut diterima jalur mandiri.

“Jadi bukan jor-joran uang. Semua sudah disesuaikan dengan standarnya. ITS juga tetap memprioritaskan akademik,” ujarnya.
Ashari menyebutkan, banyak dari para pendaftar jalur mandiri yang sanggup membayar hingga ratusan juta. Namun, nilai akademik peserta di bawah rata-rata. ITS pun tidak meloloskannya. “Subsidi silang dikuatkan untuk membantu kelompok yang ekonominya kurang. Namun, bukan dari jalur mandiri saja. ITS masih ada dari perusahaan danprogram-program lain,” katanya.

Sementara itu, di Universitas Airlangga juga memberlakukan uang kuliah semester (UKS) dan uang kuliah awal (UKA). Besaran UKS sendiri setiap prodi berbeda-beda. Minimal Rp 6 juta hingga Rp 15 juta. Sementara, UKA paling murah Rp 20 juta hingga Rp 99 juta.

Sumber : jpnn.com